Komisi VII Apresiasi Teknologi PLTU Tanjung Jati B

10-04-2021 / KOMISI VII

Komisi VII DPR RI mengapresiasi teknologi yang diterapkan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pemanfaatan energi ini didorong bisa dijadikan contoh bagi pembangkit lainnya. Karena saat ini sebagian besar pembangkit di Indonesia menggunakan batu bara sesuai tren global dengan energi bersih.

 

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII Ramson Siagian saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke PLTU Tanjung Jati B, di Jepara, Jateng, Sabtu (10/4/2021). Kunjungan ini dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan menyerap aspirasi serta melihat secara langsung perkembangan daerah, khususnya perkembangan PLTU yang ramah lingkungan.

 

PLTU Tanjung Jati B menerapkan teknologi Flue Gas Desulfurization (FGD) yang digunakan untuk menghilangkan sulfur dioksida (SO2). Ini merupakan upaya yang bagus dalam mengurangi emisi karbon. Jadi apa yang diinginkan oleh tren global untuk energi bersih telah dilaksanakan oleh PLTU Tanjung Jati B.

 

“Bahwa ini ada teknologi yang digunakan yaitu FGD yang mengurangi gas buang yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik Tanjung Jati B sesuai tren lingkungan hidup bersih menggunakan energi primer batubara yang emisi gasnya bisa diminimalisir sesuai tuntutan global khususnya dari Eropa dan Amerika,” ungkap Ramson.

 

Saat ini PLTU merupakan bagian dari program 35 ribu MW pemerintah dengan rasio terbesarnya adalah PLTU yang menggunakan batu bara sebagai energi primernya. Tapi bersamaan dengan itu Indonesia telah menandatangani Paris Agreement atau komitmen pengurangan karbon yang Undang-Undangnya telah disahkan DPR RI. Ramson mengakui sulitnya pemerintah dalam mendorong peningkatan ekonomi nasional sekaligus menurunkan emisi karbon pembangkit listrik. “

 

“Jadi tidak mudah, tidak mungkin semua PLTU yang sudah ada disetop, kita bisa kekurangan energi listrik, pertumbuhan ekonomi bisa menurun bahkan bangkrut. Sambil menerapkan pembangkit EBT (Energi Baru Terbarukan), optimalkan PLTU yang ada dan berpikir ke depan bagaimana PLTU bisa lebih ramah lingkungan lagi dengan inovasi-inovasi,” imbuh Ramson.

 

Menurut politisi Partai Gerindra itu, teknologi yang diterapkan di PLTU Tanjung Jati B bisa dijadikan contoh bagi pembangkit lainnya. Karena saat ini sebagian besar pembangkit di Indonesia menggunakan batu bara, sementara tren global adalah energi bersih.

 

Direktur Energi Primer PT PLN (Persero) Rudy Hendra Prastowo menyambut baik masukan dari Komisi VII DPR RI. Ia mengatakan PLTU Tanjung Jati B akan selalu siap melakukan inovasi-inovasi untuk semakin efisien dan ramah lingkungan. Apalagi di tahun depan, komplek PLTU Tanjung Jati B ini akan menjadi yang terbesar secara nasional dengan kontribusi 4640 MW.

 

''PLTU Tanjung Jati B ini merupakan salah satu PLTU dengan komitmen pengelolaan lingkungan yang paling baik, hal ini terbukti dengan berhasil diraihnya dua kali proper emas di dua tahun terakhir,” ujar Rudy.

 

Turut serta dalam kunjungan ini, Anggota Komisi VII DPR RI pada kegiatan ini Gandung Pardiman (F-Golkar), Katherine A Oendoen (F-Gerindra), Haeny Relawati Rini (F-Golkar) Tifatul Sembiring (F-PKS), Ratna Juwita Sari (F-PKB), Rofik Hananto (F-PKS), dan Syaikhul Islam (F-PKB). (ran/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...